Israel Tolak Perpanjangan Visa untuk Tiga Pimpinan Badan PBB di Gaza

Tel Aviv – Israel telah menolak memperbarui visa bagi setidaknya tiga pimpinan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beroperasi di Gaza, di tengah INITOGEL meningkatnya ketegangan terkait peran PBB dalam krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Penolakan ini mendapat sorotan tajam dari pejabat tinggi PBB yang menuduh Israel melemahkan upaya perlindungan terhadap warga sipil Palestina.

Stephane Dujarric, juru bicara PBB, mengonfirmasi bahwa visa pimpinan lokal dari tiga badan utama—Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Kantor Komisaris Tinggi HAM (OHCHR), dan UNRWA, badan khusus untuk pengungsi Palestina— tidak diperpanjang dalam beberapa bulan terakhir, dikutip dari laman Times of Israel, Senin (21/7/2025).

Tom Fletcher, kepala urusan kemanusiaan PBB, dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu lalu menyampaikan keprihatinan bahwa tugas kemanusiaan PBB bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk mengadvokasi penegakan hukum humaniter internasional. Namun, menurutnya, upaya tersebut kerap dibalas dengan pembatasan akses oleh Israel.

“Setiap kali kami melaporkan apa yang kami saksikan di lapangan, kami menghadapi risiko kehilangan akses kepada warga sipil yang justru menjadi fokus bantuan kami,” kata Fletcher. “Ketegangan antara mandat advokasi dan distribusi bantuan sangat terasa di Gaza.”

Fletcher menuding bahwa penolakan perpanjangan visa merupakan respons langsung terhadap laporan dan upaya PBB dalam melindungi warga sipil Palestina selama perang berlangsung.

Tudingan Lama Terhadap UNRWA Kembali Mencuat
Pemerintah Israel telah lama bersikap kritis terhadap UNRWA, bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Israel menuduh badan tersebut memiliki hubungan dekat dengan Hamas dan menyebarkan kebencian terhadap negara Yahudi, tuduhan yang terus dibantah oleh UNRWA.

Pasca-serangan itu, Israel semakin memperkeras sikapnya, menuduh UNRWA telah “disusupi secara mendalam” oleh Hamas. Beberapa staf UNRWA bahkan disebut terlibat dalam serangan tersebut. Akibatnya, Israel secara resmi melarang badan itu beroperasi di wilayahnya, dan menolak memberi akses kepada Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, ke Gaza.

Dua pemimpin lokal lainnya yang terdampak adalah Jonathan Whittall dari OCHA dan Ajith Sunghay dari OHCHR, yang juga tidak lagi diberikan izin akses.

Kondisi Gaza Memburuk, PBB Kritik Keras Israel

Serangan Israel yang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza menyebabkan sejumlah krisis, termasuk kesehatan anak dan kelaparan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut, kini, 80% wilayah Gaza telah menjadi zona militer Israel—sebuah situasi yang memaksa penduduk Gaza berpindah ke kawasan pengungsian. (Eyad BABA/AFP)

Dalam forum Dewan Keamanan, Fletcher menggambarkan kondisi Gaza sebagai “di luar kosakata kemanusiaan”, dengan persediaan makanan nyaris habis dan warga Palestina ditembak ketika mencoba mencari makan. Ia menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, gagal memenuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi Jenewa untuk melindungi warga sipil.

Namun, Israel menolak tuduhan ini. Reut Shapir Ben-Naftaly, koordinator politik Misi Israel untuk PBB, menyebut bahwa PBB, khususnya OCHA, telah meninggalkan prinsip netralitas dan imparsialitas. Ia juga menyayangkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Keamanan seolah lupa bahwa perang bermula dari serangan brutal Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang lainnya.

“Alih-alih mengecam Hamas, kita malah menyaksikan upaya memosisikan Israel sebagai terdakwa utama, seolah-olah bukan Hamas yang memicu penderitaan ini,” ujarnya.

Kritik terhadap Penyelidik PBB dan Tuduhan Antisemitisme

PM Israel Benjamin Netanyahu. Dok: Abir Sultan/Pool Photo via AP

Ketegangan semakin meningkat setelah Israel menuduh beberapa penyelidik PBB berpihak dan bahkan melakukan antisemitisme. Francesca Albanese, penyelidik independen Dewan HAM PBB untuk wilayah Palestina, menjadi sasaran kritik tajam dari Israel.

Warga negara Italia ini kerap menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dan menilai serangan 7 Oktober perlu dilihat dalam konteks panjang penjajahan terhadap Palestina. Pernyataannya yang menyebut “lobi Yahudi” mengendalikan AS, serta perbandingan Israel dengan Nazi, memicu kemarahan luas, termasuk penolakan terhadap klaim hak Israel untuk membela diri.

Ravina Shamdasani, juru bicara OHCHR di Jenewa, menambahkan bahwa kepala kantor HAM PBB untuk wilayah Palestina pun telah ditolak masuk ke Gaza sejak Februari 2025. “Sayangnya, ini bukan hal yang luar biasa. Banyak pekerja bantuan, jurnalis, dan staf PBB lainnya juga mengalami hal serupa,” ujarnya kepada Associated Press.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 58.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai. Meskipun data ini tidak memisahkan antara warga sipil dan kombatan, kementerian mengklaim bahwa lebih dari separuh korban adalah perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, hubungan antara Israel dan badan-badan PBB terus memburuk, seiring meningkatnya saling tuduh dan pembatasan akses. Ketegangan ini memperlihatkan semakin sulitnya menegakkan prinsip kemanusiaan di tengah medan konflik yang semakin kompleks dan politis.

Sumber : Mybisnis88.id